Karena Berbelit-belit Saat Sidang, Terdakwa Mafia Tanah Atau Dugaan Pemalsuan Surat Dituntut Hukuman Empat Tahun Penjara

Target Post. net – Banjarmasin. Dianggap telah terbukti melakukan Pemalsuan Surat Otentik, Terdakwa Hasbiansari dan rekan ( berkas terpisah) terkait kasus tanah dituntut hukuman (4) empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, saat sidang yang digelar pada Jum’at ( 19/7’/2024 ) siang. 

Sidang sendiri diketuai majelis hakim Indra SH didampingi kedua anggotanya Eko Setiawan SH MH dam Aries Dedy SH, MH. Sedangkan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Henny P, SH.MH

Dalam pertimbangan hukumnya JPU Syamsul SH dan Wayan SH dari kejari banjarmasin setelah mendengarkan para saksi dan akat bukti di persidangan JPU  menilai perbuatan terdakwa Hasbiansari telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melawan hukum.

Tidak hanya itu, hukuman 4 tahun penjara diberikan terhadap Hasbiansari dikarenakan dinilai JPU  berbelit -belit dalam memberikan keterangan. 

Untuk diketahui adapun perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa antara lain diduga telah merekayasa terkait adanya kuitansi seolah-olah pembelian tanah.

Terkait terbitnya Surat Kuasa Pengalihan Hak yang dinilai JPU palsu. 

Terkait terbitnya akta notaris  pelepasan hak dan kuasa no: 97 tgl, 31  januari 2018 dari tersangka husaini yang diduga dinilai JPU palsu. 

Dimana terdakwa diduga telah bekerja sama dengan terdakwa Achmad Adji Suseno SH selaku notaris ( berkas terpisah)  

Antara pada tahun 2017-2018 bertempat dikantor notarisnya di Jalan Kini Balu no. 6 kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan  Banjarmasin Selatan, atau diduga  membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang.

Juga atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Bahkan bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,dilakukan terhadap akta-akta otentik.

Adapun perbuatan terdakwa dinilai telah terbukti bersalah melawan hukum sebagaimana  telah diatur dan diancam pidana melanggar  Pasal 264 ayat (2) KUHP. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *