LSM FORPEBAN dan IPPI Minta Kembali Kajati dan Kapolda Agar Telisik Adanya Dugaan Kasus Korupsi dan Tambang Ilegal -

Banjarmasin, TARGET. Massa yang tergabung dalam LSM FORPEBAN dan Ikatan Putra-Putri Indonesia ( IPPI ) Kalsel sepertinya tidak pernah mengenal lelah untuk menyuarakan adanya dugaan peyimpangan keuangan negara ( korupsi).

Tidak hanya itu, meskipun bahaya yang setiap kali bisa mengancam pihaknya pun tidak dipedulikan demi untuk penegakan hukum harus dikawal.

Terbukti, hari ini, Rabu, 14 Oktober 2020 kembali melakukan aksi demo damai ke Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Polda Kalsel.

Adapun dalam tuntutanya yang disampaikan Ketua forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara ( FORPEBAN) Kalsel Din Jaya didepan Kajati Kalsel Arie Arifin SH MH melalui Kasi Penkum dan Hendri SH agar menelisik antara lain yaitu,

1. Dugaan Penyimpangan (Pekerjaan Tidak Sesuai Spek) Pada Proyek Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Jalan Desa Pimping Kec. Lampihong, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kab. Balangan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 5,2 Miliar

2. Dugaan Penyimpangan (Pekerjaan Tidak Sesuai Spek) Pada Beberapa Proyek

Dinas PUPR Kab. Tanah Laut TA. 2018 – 2019

Proyek Peningkatan Jalan Desa Galam – Desa Pemalongan Kec. Bajuin Dinas

PUPR Kab. Tanah Laut TA. 2018 Senilai Rp. 2,5 Miliar

Proyek Peningkatan Jalan Proyek Peningkatan Jalan di Kampung Kriup

Kec. Pelaihari Kel. Sarang Halang

3. Mempertanyakan Tindak Lanjut beberapa permasalahan yang telah kami

sampaikan pada penyampaian aspirasi beberapa waktu lalu :

Dugaan penyimpangan (korupsi) pada pelaksanaan Paket Pengadaan Bahan

Bakar Minyak (BBM) Kegiatan Operasional Pelayanan Alat dan Mesin

Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan

TA. 2019 senilai Rp. 8,2 Milyar

– Taman Baca/Perpustakaan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kamboja

yang belum berfungsi

Dugaan penyimpangan pada pengadaan dan penyaluran beras bantuan Jaring

Pengaman Sosial penanganan Covid 19 Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai

Tengah Tahun 2020 senilai + Rp. 6,1 Milyar

” Tidak itu saja, adanya dugaan Pekerjaan tidak sesuai spek pada Proyek Preservasi Jalan H. Hasan

Basry (Banjarmasin) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satker

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Prov. Kalimantan Selatan Tahun

Anggaran 2020 senilai Rp. 2 Milyar, ” paparnya.

Setelah utarakan ke Kajati, para massa demonstran bergeser ke Markas Polda Kalsel.

Adapun aspirasi yang disampaikan dihadapan Kapolda Irjend. Nico Afinta yang mewakili Kasubdit Narkoba Polda Kalsel antara lain,

Dugaan Pertambangan Batu Bara dan Galian C llegal yang marak di wilayah

Kab. Tanah Laut, Sangat Merusak Lingkungan dan Menjadi Salah Satu Penyebab

Terjadi Banjir di wilayah Kab. Tanah Laut

– Meminta pihak POLDA Kalsel untuk MENYELIDIKI Dugaan keterlibatan Oknum

Aparat dalam permasalahan pertambangan Batu Bara dan Galian C Liar di wilayah

Kab. Tanah Laut

Meminta pihak POLDA Kalsel untuk MENYELIDIKI Dugaan adanya campur

tangan

Oknum Aparat dalam masalah proyek, sehingga proyek hanya dikuasai oleh para

kroni dan keluarganya saja.

“Bahkan saking berpengaruhnya Oknum Aparat tersebut mutasi ASN pun dapat diaturnya, ” katanya.

Sementara dalam kesempatan tersebut LSM FORPEBAN dan IPPI dibantu Kejati yang mewakili dan Kapolda yang mewakli dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat agar mencegah penyebaran covid-19 membagikan 2000 masker secara gratis.

” Bantuan masker ini diharapkan sedikit mengurangi beban bagi masyarakat dan semoga tetap sehat dan jaga kesehatan agar terhindar dari covid-19 dengan tetap melakukan sesuai prokes, ” pungkas Din Jaya. Tim

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan