Banjarmasin, TARGET. Aksi damai gabungan beberapa LSM antara lain, KPK AP Kalsel, LP3K, Forpeban dan IPPI Kalsel kembali turun kejalan untuk menyuarakan adanya dugaan KKN terutama di wilayah hukam Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis, ( 24/6 ) kemarin
Ketua LSM KPK AP, Aliansyah meminta kepada pihak penegak hukum apapun yang telah disampaikan atau diinformasikan terutama sekali terkait adanya dugaan KKN dalam kegiatan yang menggunakan Keuangan Negara baik bersumber dari APBD Kalsel maupun APBN -Pusat yang Pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diharapkan agar segera mungkin ditindak lanjuti atau diselidiki.
” Bila cepat dilakukan penelisikan setiap adanya indikasi KKN, terutama dalam masih proses pelelangan, ini penting agar meminimalisir atau mencegah kerugian negara,” terang Aliansyah saat ditemui usai demo damai
Namun, apabila penelisikan dilakukan setelah pekerjaan selesai, hal ini tentunya akan menjadikan atau berdampak kepada kerugian bagi masyarakat sendiri selaku yang menikmati hasil dari pembangunan tersebut.
Adapun permasalahan yang disampaikan baik terhadap pihak kejaksaan maupun kepolisian yang berwenang melakukan penegakkan hukum bagi pengelolaan keungan negara baik pemerintah propinsi,kabupaten dan Kota terkait adanya dugaan penyimpangan, antara lain
Kapolda Kalimantan Selatan diminta agar menelisik adanya dugaan KKN dalam proses pelelangan dalam paket proyek pembangunan islamic center tahap II, dan pemenang lelang diduga oleh PT. D V dengan harga penawaran 49.264.500 juta.
Satker PUPR Kabupaten Hulu Sungai Selatan,Kandangan TA 2021.Yang diduga bepotensi merugikan ngara diperkirakan 7,5 miliaran rupiah
Sedangkan bagi Kejati Kalsel diminta agar menindak lanjuti adanya dugaan KKN dalam proses lelang dan pembangunan jalan Desa Bahandang-Keliling Benteng- Galam Rabah
Dengan pagu senilai 4,8 m
Dan disinyalir pemenang lelang PT.A CP
Pada Satker PUPR Provinsi
Dan diduga menelan kerugian negara
Senilai 500 juta.
Selain itu, pihaknya juga meminta Kapolda atau kejati Kalsel agar menelisik adanya dugaan KKN
Dalam proses lelang pembangunan Rumah Sakit Kalua
Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong TA 2020 lalu., dengan harga penawaran 3,231.935.000
Dengan pemenang PT. A adanya dugaan beberapa item yang disinyalir tidak susuai spek
yang diduga rugikan negara sebesar 500 juta.
“” Diharapkan apa saja yang terkait adanya dugaan KKN baik yang sekarang Kami sampaikan atau yang lama agar segera ditelisik, dimana selama ini Kami teriak masih ada beberapa kasus dugaan KKN yang belum ada habarnya,” pungkas Aliansyah. Tim