Banjarmasin, TARGET . Gabungan Ormas di Kalimantan Selatan antara lain LSM Forpeban dan IPPI Kalsel kembali melakukan aksi demontrasi damai diantaranya Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kejati Kalsel dan Polda Kalsel, pada Kamis, ( 20/5 ) pagi tadi.
Ada puluhan massa gabungan Ormas yang mengikuti aksi tersebut terutama di Kantor Bawaslu Kalsel pihaknya menuntut atau mempertanyakan terkait tindak lanjut aksinya yang disampaikan kemarin mengenai soal Laporan
Sdr. Bahruddin Din Jaya tentang Pembohongan Publik yang telah meresahkan, merendah harkat dan martaba khususnya warga Kota Banjarmasin.
“terkait statement Sdr. Denny Indrayana yang
menyatakan 70% warga kota Banjarmasin mengikuti Pilkada karena uang atau disogok, yang di klaim didasar atas hasil survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tahun 2019, dan ternyata pihak SMRC or melalui Direktur Eksekutif telah membantahnya, SMRC menyatakan tidak
pernah merilis temuan survei terkait Kalsel di tahun 2019
Dugaan Pelanggaran Pilgub Kalsel 2020 menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal
9 juni 2021, diduga dilakukan Cagub No. 2 H. Denny Indrayana
Berdasarkan nformasi yang kami peroleh, ditemukan kegiatan pemasangan Stiker di ruman-
rumah warga oleh 2 (dua) orang tak dikenal di daerah sekitar Aluh-aluh. Setelah di introgasi
warga, 2 orang tersebut mengaku berasal dari daerah Pelaihari dan diduga merupakan orang
suruhan dari Tim Sukses Cagub No. 2 H. Denny Indrayana, pemasangar stiker tersebut juga
tanpa izin dari Ketua RT setempat. Dalam Stiker tertulis “AMBIL DUITNYA JANGAN CUCUK
ORANGNYA”, sebagaimana video yang tersebar di sosial media. Himbauan tersebut diduga
sangat menyesatkan, secara tidak langsung menuduh pasangan/kontestan lain melakukan
moncy politik
Rekayasa / Penggelembungan Suara Hasil Pilgub Kalsel Desember 2000 Di Kabupaten Banjar
Belum Ditemukan
Dari hasil proses penyidikan pihak POLDA Kalsel atas kasus dugaan pemalsuan cokumen yang
dilaporkan e<s anggota KPU Kabupaten Banjar (Abcul Muthalib) yang tergah bergulir,
terungkap fakta bahwa rekayasa/penggelembungan suara hasil Pilgub Kalsel Desember 2020
di Kabupaten Banjar belum ditemukan.
Sementara aksi dilanjutkan ke Polda Kalsel dan pihaknya meminta Kapolda agar untuk meneruskan atau menyampaikan
Surat pihaknya ke KAPOLRI di Mabes POLRI terkait dengan permohonan MELANJUTKAN dan MENGUSUT TUNTAS Dugaan Kasus Korupsi Payment Gateway Tahun 2015 disinyalir yang dijadikan Tersangka
Sdr. Derny Indrayana.
” Status Tersangka sesuai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia, beberapa waktu lalu, ” katanya.
Sedangkan di Kejati Kalsel, Ketua LSM Forpeban dalam aksinya meminta Pelaksanaan Proyek Preservasi Jalan H. Hasan Basry Banjarmasin Kementerian PUPR Satker
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Selatan, agar ditelisik.
Dari informasi kuat dugaan diduga Bermasalah
Proyek dikerjakan oleh PT. KANCA MULIA JAYA selaku Kontraktor Pelaksana dengan kontrak
senilai Rp. 8,4 Milyar. Berdasarkan penelusuran, diduga pekerjaan berkualitas rendah atau
tidak sesuai spek, pada pekerjaan keramik untuk trotoar jalan terdapat beberapa keramik yang
retak (pecah-pecahi padahal pekerjaan be um diserah terimakan, diduga akibat dari
pemasangan ramik yang asal-asalan tidak memenuhi ketentuan teknik pekerjaan.
” Tidak hanya iti, begitu
juga pada pekerjaan cor-coran diduga mutu beton tidak memenuhi standart sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam kontrak, ” kata Din jaya usai acara.
Selain itu, adanya dugaan Persekongkolan Lelang Pada Tender Pembangunan Mesjid Di Kawasan Islamic
Center Tahap II (Tender Ulang) Dinas PUPR Kab. Hulu Sungai Selatan TA. 2021
Tender dimenangkan oleh PT. DAMAN VARIAKARYA, dari hasil evaluasi, terdapat kemiripan
kesalahan dari 5 (lima) penyedia yang dinyatakan gugur atau tidak lolos, diduga Panitia Lelang
sengaja menetapkan persyaratan yang Diskriminatif atau tidak objektif untuk menghindari persaingan.
Mempertanyakan kelanjutan proses penanganan dugaan kasus KKN Kabag. Humas Kab. Tanah Laut.
Sementara saat dikonfirmasi pihak Balai Jalan Nasional Provinsi Kalsel, Kepala Balai melalui Humas sedang tidak bisa dikonfirmasi karena sibuk. Tim