Banjarmasin, TARGET. Sidang perkara tindak pidana korupsi terkait proyek Pasar Rakyat Sukorame, dengan Terdakwa Dr. Drs. Mahyudiansyah, M.AP ( 55 ) sudah mulai disidangkan di PN Tipikor Banjarmasin, pada Senin, ( 14/12 ) kemarin.
Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU tersebut, diketuai Sutisna Sawati SH dengan didampingi kedua anggota Fauzi SH MH dan A. Gawi SH MH, dan turut hadir Penasehat Hukum Rahadian Noor SH dari Kantor Wasaka.
Oleh JPU mantan Kadis yang juga selaku KPA dan PPK pada kegiatan proyek
Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame senilai pagu 6 miliar Tahun 2017 lalu, di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 Undang-undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Menurut JPU Pinto dari Kejari Kotabaru bahwa terdakwa warga
Jalan Perum Pemda Rt. 2 Rw. 5 kel/Des Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tersebut lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan bahkan diduga mengakibatkan kerugian negara dari perhitungan BPKP sekitar 2 miliaran.
” Adapun akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa yang diduga mengakibatkan kerugian negara,antara lain, bahwa seharusnya surat jaminan
Pelaksana sekitar 260 juta
dapat diklaim atau dicairkan, namun tidak dilakukan, dan juga pemutusan kontrak lantaran batas waktu pekerjaan habis, dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, ” katanya, saat membacakan surat dakwaan dihadapan persidangan
Sementara selesai JPU membacakan dakwaannya, dikarenakan tidak adanya eksepsi dari terdakwa sidang oleh majelis hakim ditunda hingga Senin, 4 januari lantaran cuti bersama.
Terpisah, Penasehat Hukum Rahadian Noor SH mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan eksepsi.
Untuknsekedar diketahui bahwa dalam perkara atau kasus proyek Pasar Rakyat tersebut untuk Pelaksana Pekerjaan bersama Konsultan Pelaksana sudah menjalani masa tahanan atau sudah divonis. Tim