TARGETPOST. BANJARMASIN- Gabungan massa dari Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Forum Peduli Bangsa dan Negara ( Forpeban) bersama IPPI Kalsel kembali menggelar aksi damai dengadi kantor menyambangi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, pada Kamis, ( 9/3/2023 kemarin.
Tujuan aksi damai yang digelar Forpeban di depan halaman kantor penegak hukum tersebut dalam orasinya menyampaikan adanya kasus dugaan KKN dalam proyek pengadaan dan jasa di Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah kota banjarmasin.
Din Jaya dalam orasinya menyampaikan, adanya dugaan KKN dalam pengadaan barang dan jasa pada RSUD Banjarmasin tidak hanya itu, juga adanya dugaan persekongkolan dan serta memonopoli proyek.
” Parahnya lagi kuat dugaan adanya keterlibatan oknum pejabat kabid yang diduga mengatur dan bermain proyek, ” katanya.
Ditambahkan, juga dalam pelaksana pekerjaan proyek adany dugaan kecurangan pekerjaan tidak sesuai spek dan teknis, dar Kekurangan volume pekerjaan, dan Pekerjaan tidak selesai 100%) pada laket pekerjaan swakelola program padat Karya Sanitasi Desa (Sandes) Tahun 2021/2022, Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan
“ Adapun Pelaksanaan kegiatan Program Padat Karya Sanitasi Desa (Sandes), Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2021/2022 di Desa Simpang warga dalam dan Desa Simpang Warga Luar Kecamatan Aluh-aluh ini diduga bermasalah, ” tuturnya.
Lanjut Din Jaya pasalnya proyek pembangunan sanitasi dengan anggaran mencapai Rp. 1 Milyar yang terbagi dalam 2 tahap masing-masing dengan pagu Rp. 500.000.000, diduga tidak sesuai spek dan tidak selesai 100%, bahkan beberapa bangunan sanitasi tidak dimanfaatkan masyarakat alias mubazir. Cory – TP